Di berbagai tempat, kita menjumpai sekolah atau pesantren yang berdiri megah di atas tanah wakaf. Bangunannya kokoh, lingkungannya tertata, programnya unggul. Namun pada saat yang sama, biaya pendidikannya tergolong tinggi. Dari sinilah muncul pertanyaan yang layak direnungkan bersama: jika tanah dan bangunannya berasal dari wakaf umat, mengapa biaya pendidikannya tetap mahal?
Pertanyaan ini tidak sederhana. Ia menyentuh dua wilayah sekaligus, yaitu fikih dan etika sosial.
Dalam tradisi Islam, wakaf berarti menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya untuk kemaslahatan. Tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan. Bangunan wakaf tidak boleh diwariskan atau dimiliki pribadi. Ia menjadi milik Allah dalam arti diperuntukkan bagi kepentingan umum sesuai dengan niat pewakaf.
Namun penting dipahami, wakaf tidak identik dengan gratis. Wakaf adalah instrumen penyediaan aset publik, bukan jaminan bahwa seluruh layanan yang berdiri di atasnya bebas biaya.
Tanahnya boleh wakaf. Bangunannya boleh wakaf. Tetapi operasional lembaga tetap membutuhkan biaya nyata. Guru perlu digaji secara layak. Listrik, air, makan santri, kurikulum, pengembangan SDM, perawatan fasilitas, semuanya memerlukan dana berkelanjutan.
Di sinilah kita perlu membedakan antara aset wakaf dan biaya operasional.
Disisi lain, lembaga pendidikan Islam hari ini tidak lagi hidup dalam struktur ekonomi abad pertengahan. Standar mutu meningkat. Harapan masyarakat naik. Regulasi negara semakin kompleks. Tanpa manajemen yang profesional dan pembiayaan yang memadai, kualitas sulit dipertahankan.
Jika biaya tinggi memang mencerminkan kualitas layanan, kesejahteraan guru yang baik, serta keberlanjutan lembaga, maka secara prinsip hal itu dapat dipahami. Bahkan dalam sejarah Islam, banyak madrasah yang berdiri di atas wakaf namun tetap memiliki sistem pembiayaan tertentu.
Masalahnya bukan pada mahal atau murahnya biaya. Masalahnya terletak pada ruh pengelolaannya.
Wakaf lahir dari semangat distribusi manfaat. Ia adalah instrumen sosial untuk membuka akses, bukan mempersempitnya. Jika sebuah lembaga berdiri di atas wakaf umat, tetapi seluruh aksesnya hanya dapat dijangkau oleh kalangan sangat mampu tanpa ada ruang bagi masyarakat menengah atau dhuafa, maka secara moral muncul pertanyaan serius.
Bisa jadi secara hukum sah. Namun secara ruh sosial, ada yang perlu dievaluasi.
Wakaf tidak menuntut semua harus gratis. Tetapi wakaf menuntut adanya keberpihakan.
Keberpihakan itu bisa hadir dalam bentuk:
– Kuota beasiswa bagi santri kurang mampu
– Skema subsidi silang
– Program pembinaan gratis untuk masyarakat sekitar
– Transparansi laporan pengelolaan wakaf
Tanpa itu, wakaf berisiko berubah menjadi sekadar simbol religius, bukan instrumen keadilan sosial.
Diluar sana ada dua ekstrem yang perlu dihindari:
⚠️ Ekstrem pertama adalah anggapan bahwa semua yang berdiri di atas wakaf harus gratis. Pandangan ini sering kali mengabaikan realitas operasional dan bisa membuat lembaga tidak berkelanjutan.
⚠️*Ekstrem kedua* adalah menjadikan wakaf hanya sebagai legitimasi moral, sementara praktiknya sepenuhnya komersial dan elitis.
💡 Jalan tengahnya adalah keseimbangan antara amanah syar’i dan profesionalisme manajerial. Lembaga harus sustain. Guru harus sejahtera. Kualitas harus dijaga. Namun pada saat yang sama, ruh pemerataan manfaat tidak boleh hilang.
Karena wakaf bukan hanya soal sah secara hukum, tetapi juga tentang amanah sosial.
Sebagai penutup, perlu kita ingat kembali bahwa wakaf dalam dunia pendidikan bukan sekadar tentang tanah dan bangunan. Ia adalah tentang visi peradaban. Tentang bagaimana umat membangun institusi ilmu yang kuat sekaligus berkeadilan.
Lembaga yang mampu menjaga profesionalisme tanpa kehilangan ruh keberpihakan akan lebih kokoh dalam jangka panjang. Bukan hanya kokoh secara finansial, tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual.
Mari kita terus belajar menata pendidikan Islam dengan manajemen yang rapi, keuangan yang transparan, dan hati yang tetap berpihak pada kemaslahatan umat.
Jika tulisan ini bermanfaat, silakan like dan share agar semakin banyak pengelola lembaga pendidikan yang merenungkan kembali ruh wakaf dalam membangun peradaban.
Penulis: Aminullah Yasin
(Kepala Strategy, Research and Development Pesantren Islam Internasional Al Andalus & Anggota Depdik PULDAPII)
